Menurut Ribka, kebijakan afirmasi Otsus Papua esensinya adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan ...

Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua resmi menyepakati pembahasan Ranwal RPJMD Papua 2025–2029 melalui rapat paripurna. DPR Papua menegaskan RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan ...

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menyalurkan 296 unit Bantuan Jaring Nelayan Papua Barat Daya kepada nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Sorong Selatan. Langkah ini bertujuan meningkat ...

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan kebijakan otonomi khusus menjadi instrumen utama pemerintah dalam ...

Pemekaran daerah di Papua bukan isu baru. Pro dan kontra muncul setiap saat, dengan pertanyaan paling mendasar yang selalu berdengung: untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan. Staf khusus ...

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan Otonomi Khusus kunci kesejahteraan Orang Asli Papua, mendorong inovasi pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat adat.

Papua termasuk daerah prioritas penambahan pasukan militer. Namun para peneliti mengingatkan, tanpa jalan damai dan penyelesaian konflik, ekspansi aparat justru berisiko memperpanjang krisis.

Herlin Beatrix M Monim, menyebut penandatanganan nota kesepakatan sebagai tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan komitmen dalam memenuhi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan dinilai menjadi pintu penting bagi lahirnya generasi muda Papua yang berdaya ...